Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) akan memperkuat kolaborasi dengan bersinergi program bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPDTT) dalam upaya mengembangkan desa wisata di Indonesia sehingga dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sesuai RPJMN 2020 – 2024, Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024.
“Dari 244 desa wisata, sebanyak 150 desa wisata berada di 5 Destinasi Super Prioritas dan akan kita perlebar. Sesuai arahan Presiden, desa wisata ini jadi platform yang akan kita gaspol di tahun 2021. Kolaborasi bersama KemendesPDTT tentu menjadi sangat penting, dan diharapkan adanya kesepakatan terkait daftar 244 desa wisata untuk program pendampingan desa wisata,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, saat audiensi dengan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (18/1/2021).
Mendampingi Menparekraf dalam audiensi tersebut, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hari Santosa Sungkari, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Wisnu Bawa Tarunajaya, dan Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kurleni Ukar.
Menparekraf menjelaskan, Kemenparekraf dan KemendesPDTT sebelumnya telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman di tahun 2016. Sehingga perlu dikaji kembali untuk diperbaharui mengingat situasi saat ini yang sangat dinamis, ataupun melihat mana saja yang memungkinkan untuk ditingkatkan menjadi perjanjian kerja sama.
Desa wisata atau rural tourism, dikatakan Sandiaga, telah menjadi tren pariwisata dunia. Pengalaman liburan otentik di tengah lingkungan yang santai dan sehat, menarik semakin banyak wisatawan.
Di eropa, 15 persen dari total kapasitas amenitas berada di desa-desa wisata yang berkelanjutan berupa homestay. Begitu juga dengan serapan tenaga kerja, desa wisata memiliki potensi yang besar. Di Inggris, desa wisata menyumbang 12 persen lapangan kerja.
Indonesia dengan jumlah desa yang mencapai lebih dari 74 ribu, ditambah dengan kekayaan budaya serta ekonomi kreatif, tentu memiliki peluang besar dalam menghadirkan desa wisata.
“Kita ingin program-program bersinergi untuk desa wisata, membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memajukan kesejahteraan umum. Kita mulai Indonesia Maju dari desa wisata,” kata Menparekraf.
Sementara Wamenparekraf Angela Tanosoedibjo, mengatakan, Kemenparekraf/Baparekraf secara umum mengklasifikasikan desa wisata menjadi tiga kategori. Pertama adalah rintisan, yakni desa wisata yang memiliki potensi namun masih terdapat keterbatasan terhadap sarana dan prasarana sehingga belum atau masih sedikit wisatawan yang berkunjung.
Sangat diperlukan pendampingan dari pihak-pihak terkait.Kemudian desa wisata maju dan berkembang, yakni desa wisata yang sudah ada kunjungan wisatawan dari luar daerah maupun wisatawan mancanegara dan memiliki sarana prasarana dan fasilitas pariwisata yang sudah berkembang. Masyarakatnya pun sudah memiliki kesadaran akan wisata dan mampu mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/kelompok kerja lokal.
Kemudian mandiri, yakni desa wisata yang sudah mampu melakukan inovasi masyarakat dalam pengembangan potensi desa menjadi unit kewirausahaan mandiri. Desa wisata tersebut juga sudah dikenal mancanegara dan menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui dunia.
“Dalam pendampingan dan pengembangannya dibutuhkan kerja sama program. Seperti Kemendes yang bisa mendorong infrastruktur, dan Kemenparekraf dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Membantu fasilitasi untuk masuk ke platform digital/marketplace sehingga mendorong mereka dalam memperbesar akses terhadap masyarakat dan potensi customer,” kata Angela.
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, menyambut baik sinergi yang akan diperkuat dengan Kemenparekraf/Baparekraf. Desa wisata menjadi salah satu program unggulan KemendesPDTT bersama dengan Desa Digital.
KemendesPDTT saat ini sedang melakukan penyusunan rencana kerja, dimana desa wisata menjadi hal yang utama untuk dikembangkan. Tidak hanya desa wisata di 5 destinasi super prioritas, namun juga di daerah-daerah lain.
“Pembangunan pariwisata juga jangan hanya menjadikan warga desa atau masyarakat sebagai penonton, namun harus dapat melibatkan masyarakat. Sinergi dan kolaborasi sangat penting, karena kita percaya pariwisata akan menjadi leading sector yang bisa membawa Indonesia lebih gemilang dan maju. Pariwisata harus menghadirkan kemakmuran untuk warga desa,” kata Budi Arie Setiadi.
