Traverse.id

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan kajian strategi sekaligus arah baru pembangunan kepariwisataan nasional dalam mengantisipasi berbagai perubahan dan persaingan antarnegara pascapandemi COVID-19.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo saat memberikan keynote speech di acara “Workshop Kajian Strategi dan Arah Baru Pengembangan Kepariwisataan Nasional Pasca COVID-19” di Hotel Aryaduta, Rabu (21/10/2020), mengatakan, pascapandemi COVID-19, negara-negara yang bertumpu pada pariwisata akan berlomba untuk menjaring kedatangan turis dengan berbagai insentif dan program.

Selain itu di saat yang bersamaan, negara-negara tersebut akan menahan warganya untuk tetap mengkonsumsi produk wisata di dalam negerinya masing-masing.

“Kemenparekraf/Baparekraf menyusun sebuah kajian strategi dan arah baru pengembangan kepariwisataan nasional pascapandemi COVID-19 sehingga harapannya Indonesia dapat memaksimalkan beragam potensi yang ada sebagai tujuan wisata utama kelas dunia dan juga manfaat ekonomi serta manfaat penciptaan lapangan kerja yang didapatkan dari sektor pariwisata dapat turut membantu pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19,” kata Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya secara daring.

Angela mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting dalam gambaran ekonomi Indonesia. Pada 2019 sektor pariwisata menyumbang devisa sekitar Rp280 triliun dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 16,11 juta dan tercatat ada 282,93 juta perjalanan wisatawan nusantara. Total pariwisata Indonesia berkontribusi sebesar 63,6 miliar dolar AS atau 6 persen dari total PDB nasional. Selain itu, sektor pariwisata tercatat telah menyerap lebih dari 12,6 juta tenaga kerja atau setara 10 persen dari jumlah tenaga kerja di Indonesia.

Akan tetapi pencapaian tersebut belum mencerminkan potensi pariwisata Indonesia yang sesungguhnya. Pada 2019, negara-negara di ASEAN secara total mencatat sekitar 133,1 juta turis. Dari jumlah tersebut, Indonesia berada di posisi kelima setelah Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. 

Padahal jika melihat aset pariwisata Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari kekayaan alam, flora fauna, budaya, serta keramahan masyarakat, semua menjadi modal besar bagi pembangunan pariwisata. Berulang kali destinasi di Indonesia juga meraih berbagai penghargaan dunia sebagai destinasi pariwisata terbaik terfavorit bahkan terindah lebih unggul dari negara yang jumlah kedatangan turis dan pendapatannya lebih tinggi dari Indonesia.

“Oleh karena itu pemerintah sangat serius dan berkomitmen tinggi dalam pembangunan pariwisata selain Indonesia memang mempunyai potensi pariwisata yang besar market pariwisata secara global secara umum juga sangatlah besar dan masih berkembang,” kata Angela.

Menurut Angela, tantangan pariwisata di Indonesia dari sebelum pandemi adalah masih banyaknya potensi market yang belum tergarap. Dengan terjadinya pandemi, tantangan pariwisata adalah perubahan tren pasar dan market demand yang harus bisa diantisipasi dan hadapi. Termasuk memaksimalkan pergerakan wisatawan nusantara serta mendorong wisatawan outbound untuk tetap berwisata di Indonesia.

Tercatat wisatawan Indonesia yang ke luar negeri pada 2018 sebesar 9,5 juta orang dengan pengeluaran sebesar 1.090 dolar AS perkeberangkatan perpax. Sehingga jika ditotal, sebesar 10,355 miliar dolar AS atau kurang lebih Rp150 triliun potensi yang bisa dimaksimalkan.

“Ketika kita sudah bisa mencocokkan antara potensi destinasi dengan potensi market, pengembangan destinasi, produk, pengalaman dan lain sebagainya, tentunya bisa disesuaikan dengan profil market yang akhirnya bisa menghasilkan spending yang besar, length of stay yang panjang, dan terutama menciptakan loyalitas atau repeat travellers. Sehingga pada akhirnya Indonesia menjadi top of mind atau pilihan terutama dalam wisata,” kata Angela Tanoesoedibjo.

Maka dari itu sekali lagi sangatlah penting bagi Kemenparekraf/Baparekraf untuk menyiapkan dasar kebijakan dan upaya-upaya strategis dalam meningkatkan ketahanan dan kemampuan sektor pariwisata serta mendorong akselerasi pengembangan sektor pariwisata nasional dan daerah pascapandemi COVID-19.

“Ini semua dilakukan dengan harapan dapat memberikan semangat baru bagi seluruh stakeholder pariwisata dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang berkualitas dan meningkatkan devisa negara dengan signifikan, menciptakan lapangan pekerjaan baru, menciptakan value chain baru, serta menciptakan pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas dan berkelanjutan,” kata Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.

Sementara Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, R. Kurleni Ukar di kesempatan yang sama mengatakan, kajian strategi dan arah baru pembangunan kepariwisataan nasional pascapandemi COVID-19 didasarkan pada empat arahan Presiden Joko Widodo soal tatanan normal baru pada sektor pariwisata.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan program ‘We Love Bali’ sebagai bentuk edukasi sekaligus kampanye peningkatan kualitas penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta masyarakat di Bali.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio saat peluncuran kampanye ‘We Love Bali’ di Bali Safari, Rabu (14/10/2020), mengatakan pariwisata merupakan sektor yang paling pertama terdampak akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini bukan hal yang mudah bagi Provinsi Bali yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan.

“Sebagai upaya bersama untuk memulihkan pariwisata di Bali, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan para stakeholder menggelar sebuah program yang kita sebut We Love Bali,” kata Wishnutama.

Program ‘We Love Bali’ melibatkan masyarakat di Bali untuk meninjau destinasi dan melihat langsung penerapan protokol kesehatan yang dijalankan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Terdapat 12 program perjalanan (famtrip) yang masing-masing akan berlangsung selama tiga hari dua malam ke berbagai destinasi di Bali.

Program famtrip tahap pertama sebelumnya telah dijalankan beberapa waktu lalu ke destinasi di Denpasar, Lovina, dan Kintamani. Secara keseluruhan program ini akan melibatkan 409 pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif, 8.421 tenaga kerja, serta 4.800 peserta dari kalangan masyarakat yang berasal dari Provinsi Bali.

Melalui kampanye ini diharapkan dapat membentuk “safety awareness” yang perlahan tercipta dalam pola pikir pelaku usaha di Bali dan juga wisatawan. Program ‘We Love Bali’ juga diharapkan dapat mendukung industri pariwisata Bali agar mulai bergerak dan semangat untuk kembali berkarya sekaligus memberikan edukasi dalam mengimplementasikan protokol kebiasaan baru bagi pelaku usaha pariwisata, masyarakat pengelola destinasi wisata, dan masyarakat umum yang mengikuti kegiatan tersebut.

Pelaksanaan protokol kesehatan yang baik di Bali akan menimbulkan citra positif yang baik untuk sektor pariwisata bukan hanya di Bali tapi juga Indonesia di mata internasional.

“Saya harapkan semua stakeholder dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan, penuh rasa kepedulian. Rasa kepedulian terhadap diri kita sendiri, keluarga, sahabat, teman-teman, dan yang paling penting terhadap sektor pariwisata. Dengan rasa kepedulian yang tinggi dalam melaksanakan kesehatan saya yakin sektor pariwisata akan segera bangkit kembali,” kata Wishnutama.

Menparekraf Wishnutama mengatakan, Kemenparekraf/Baparekraf bersama Kemenkeu juga telah menyiapkan dan segera menyalurkan dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 triliun bagi pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus membantu industri pariwisata bertahan di tengah pandemi.

“Tujuan utama dari hibah pariwisata ini adalah membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat pandemi COVID-19 dengan jangka waktu pelaksanaan hingga Desember 2020,” kata Wishnutama.

Program tersebut ditujukan untuk membantu operasional industri seperti pembayaran gaji karyawan dan lainnya sesuai dengan peruntukkan program. Selain itu, program yang masuk dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini juga untuk membantu industri melengkapi atau penguatan penerapan protokol kesehatan.

“Program ini secara keseluruhan diharapkan dapat membantu industri untuk bertahan dan bangkit dari pandemi sekaligus memperkuat penerapan protokol kesehatan. Sehingga industri dapat kembali produktif dan tetap aman dari COVID-19 serta kepercayaan wisawatan pun semakin meningkat,” kata Wishnutama.

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, di kesempatan yang sama mengapresiasi dukungan yang besar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali dengan berbagai program yang menunjang terciptanya kualitas penerapan protokol kesehatan.

Melalui kegiatan ini masyarakat dapat melihat langsung penerapan protokol kesehatan yang dijalankan di destinasi atau hotel-hotel tempat mereka menginap.

“Dengan melihat langsung penerapan protokol kesehatan yang dijalankan diharapkan dapat tercipta atau terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pariwisata di Bali, dan juga terhadap pasar. Pasar juga akan terbangun kepercayaanya terhadap penerapan protokol kesehatan di Bali,” kata Tjokorda Oka.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat melakukan transaksi di destinasi sehingga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan siap menggarap wisata olahraga (sport tourism) menjadi salah satu segmentasi yang akan difokuskan untuk digarap dan dikembangkan dalam upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pascapandemi COVID-19.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020), mengatakan, potensi wisata olahraga di Indonesia sangat besar sehingga diyakini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa olahraga juga bisa menjadi salah satu pendongkrak perekonomian nasional. Sport tourism telah menjadi tren pariwisata baru yang pasarnya sangat luas, sangat besar yang akan memberikan multiplier effect pada kegiatan ekonomi masyarakat.

“Ajang olahraga internasional bisa menjadi daya tarik pariwisata Indonesia. Seperti Asian Games, Tour de Banyuwangi Ijen, Ironman Bintan, Jogja International Heritage Walk, Borobudur Marathon dan banyak lainnya,” kata Wishnutama.

Salah satu ajang olahraga internasional yang akan dibidik pemerintah adalah penyelenggaraan MotoGP 2021 yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Situs resmi MotoGP belum lama ini telah memasukkan daftar bahwa GP Indonesia akan digelar pada seri ke-15 setelah seri Malaysia dan Thailand.

Untuk itu Wishnutama mengajak masyarakat juga industri untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Terutama dalam menjalankan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Security) yang akan menjadi kebutuhan wisatawan dalam era adaptasi kebiasaan baru.

Belum lama ini Kemenparekraf juga menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan potensi wisata olahraga dan menciptakan sport event agar dapat menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke destinasi wisata di Indonesia.

“Situasi pandemi ini harus dihadapi dengan strategi yang komprehensif, terarah, dan kolaboratif,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya dalam peringatan Hari Olahraga Nasional, Rabu (9/9/2020) malam mengatakan, akibat pandemi COVID-19 berbagai kompetisi olahraga nasional dan internasional harus ditiadakan dan dijadwalkan ulang penyelenggaraannya.

“Tentu saja hal ini kurang menguntungkan bagi dunia olahraga kita, tetapi kondisi ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melakukan rebooting, untuk melakukan restart, untuk merancang ulang ekosistem olahraga kita secara besar-besaran,” kata Presiden Joko Widodo.

Sport tourism dikatakannya telah menjadi tren pariwisata baru yang pasarnya sangat luas, terlebih Indonesia mempunyai banyak tempat indah untuk pengembangan sport tourism, mulai dari gunung, laut, dan danau yang selain alamnya indah, juga kaya akan seni dan budaya dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai acara olahraga seperti terbang layang, menyelam, bersepeda, atletik, dan olahraga rekreatif lainnya

“Peluang pengembangan sport tourism semakin besar pascapandemi nanti, masyarakat akan lebih memilih berolahraga di tempat terbuka, di alam bebas, peluang ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk Indonesia yang alamnya indah,” kata Presiden.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan “Indonesia Care”, kampanye nasional untuk mengimplementasikan protokol kesehatan sekaligus verifikasi guna menghadirkan destinasi yang bersih, sehat, aman, dan lingkungan yang lestari.

Peluncuran kampanye “Indonesia Care” ditandai dengan pemutaran video kampanye “Indonesia Care” di Studio XXI Plaza Senayan, Jakarta.

Bersamaan dalam acara ini juga diluncurkan Panduan Pelaksanaan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, dan Keselamatan untuk sektor Hotel, Restoran dan Bioskop.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan, kampanye “Indonesia Care” atau disingkat “I Do Care” menunjukkan komitmen bangsa Indonesia, khususnya seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia sangat peduli atas kebaikan bersama untuk menjaga kebersihan, higienitas, dan pelayanan tanpa kontak langsung untuk keamanan sesama.

“Indonesia Care” diinisiasi sebagai kesepakatan nasional untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan memaksimalkan partisipasi publik serta pebisnis untuk menjunjung tinggi sanitasi dan higienitas sepenuh hati.

“‘Indonesia Care’ merupakan salah satu strategi komunikasi kita untuk dapat menjalankan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan,” kata Wishnutama Kusubandio.

Turut hadir dalam peluncuran kampanye “Indonesia Care” Kabaharkam Polri Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Chanf Parwez Servia, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf R. Kurleni Ukar, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya dan Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Frans Teguh.

Menparekraf mengajak seluruh pihak, yakni masyarakat dan industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk turut serta dalam kampanye “Indonesia Care” ini dengan melaksanakan pengelolaan tempat usaha dan wisata yang memastikan sanitasi, higienitas, dan pelayanan tanpa kontak langsung.

Pelaksanaan protokol sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan melibatkan pengusaha, konsumen dan masyarakat.

“Dengan upaya ini diharapkan sektor yang sudah dibuka dan yang akan dibuka siap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa kembali bergerak, produktif namun tetap aman dari COVID-19,” kata dia.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya menjelaskan, Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diterbitkan mengacu pada standar global sebagai panduan teknis operasional bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam melangsungkan berbagai aktivitas ekonomi yang berangsur-angsur kembali bergerak pascapandemi COVID-19.

“Panduan protokol ini merupakan turunan yang lebih detail dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disusun oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan masukan dari Kemenparekraf,” kata Nia Niscaya.

Berdasarkan data dari social listening tools Sprinklr Analytic dengan keyword Indonesia, Travel, dan penanganan COVID-19, persepsi negara lain terhadap Indonesia masih rendah. Dengan diluncurkannya Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, dan Keselamatan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

“Ini merupakan bagian dari langkah gaining confidence atau building trust baik untuk masyarakat domestik dan juga internasional,” kata Nia Niscaya.

Oleh karena itu, protokol kesehatan mesti menjadi perhatian untuk diimplementasikan secara ketat oleh pelaku industri.

“Informasi soal Indonesia Care dan Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, dan Keselamatan bisa dilihat lebih lanjut di website indonesia.travel/indonesiacare,” kata Nia Niscaya.

Dalam kesempatan ini juga disosialisasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan mengajak industri yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menerapkan dan melakukan pengawasan protokol di tempat usahanya dengan ketat.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, R. Kurleni Ukar, dalam Webinar bertajuk “Adaptasi Kebiasaan Baru yang Sehat, Aman, dan Produktif Bagi Para Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”, Senin (6/7/2020), mengatakan penerapan protokol kesehatan oleh pelaku pariwisata bagi pekerja dan wisatawan di destinasi wisata memegang peranan penting dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik untuk berkunjung.

“Kita harus menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa bersih, sehat, dan aman. Jika kita mengharapkan wisatawan kembali berkunjung ke Indonesia sesuai dengan tren wisatawan saat ini yang memilih tempat yang bersih dan aman dari COVID-19, ini baru bisa terwujud jika tenaga kerjanya juga memahami dan menerapkan prinsip CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environtment) dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tugasnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Kurleni.

Turut hadir dalam webinar tersebut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, Wakil Kepala Lembaga Penelitian Biologi Molekuler (Eijkman) Profesor David Handojo Muljono, Co-Founder & Director ALODOKTER Suci Arumsari, serta Medical Marketing Manager ALODOKTER dr. Allert B I Noya.

Kurleni mengatakan, protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah ditetapkan pemerintah melalui KMK Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). KMK tersebut menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha juga masyarakat, sehingga mutlak diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan, baik wisatawan, pelaku usaha, maupun pekerjanya.

“Kita (pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif) rentan tertular karena pekerjaan kita melayani orang lain. Satu-satunya cara kita mencegah penularan ini adalah dengan menaati protokol kesehatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kurleni juga menyebut saat ini Kemenparekraf/Baparekraf telah memulai upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara bertahap dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Terutama destinasi di wilayah yang telah dinyatakan sebagai zona hijau.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mendukung upaya pemulihan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Yang tentunya penerapan tersebut harus diawali dengan sosialisasi yang baik dan menyeluruh ke seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Jika protokol kesehatan telah berjalan dengan baik, pembukaan destinasi pun harus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan destinasi yang berada di zona aman (hijau) dan disertai pengendalian, evaluasi, serta didukung dengan kesiapan tenaga medis.

“Prosedur keamanan di lokasi wisata harus ada pemantauan. Jadi saran kami dari DPR adalah evaluasi itu penting sehingga perpekan dapat dievaluasi,” kata Dede Yusuf.

Ia menyatakan komitmen DPR dalam mendukung Kemenparekraf dalam pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif. Komisi X DPR RI dikatakannya telah menyetujui usulan penambahan anggaran Kemenparekraf untuk tahun 2021.

Prof. David dari Lembaga Eijkman mengatakan, tidak hanya pemerintah, peran serta dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan juga memiliki peranan yang kuat. Karena itu ia berharap masyarakat dapat terus mengupdate informasi tentang COVID-19 terutama dalam upaya pencegahan dan pengendaliannya.

“Cara kita memotong rantai penyebaran, tahap pertama adalah disiplin dengan kebersihan, memakai masker, juga physical/social distancing,” kata Prof. David.

Sementara Suci Arumsari, Co-Founder & Director ALODOKTER, mengatakan pihaknya siap mendukung program pemerintah dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam berbagai jaringan yang mereka miliki.

“Alodokter akan terus menyosialisasikan protokol kesehatan agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi serta bagaimana dan apa yang harus dilakukan bersama dokter ahli di Alodokter,” kata Suci.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengapresiasi rencana pembukaan wisata alam sehingga diharapkan dapat kembali menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor pariwisata.

Wishnutama Kusubandio dalam jumpa pers bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di kantor BNPB, Senin (22/6/2020) mengatakan, banyak para pelaku sektor pariwisata menanti kebijakan ini karena selama tiga bulan terakhir sangat terdampak oleh pandemi COVID-19.

“Saat ini kita berencana membuka wisata alam yang berisiko rendah terhadap penularan,” kata Wishnutama.

Ia mengingatkan dalam rencana pembukaan wisata alam ini harus diikuti dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disusun dan diusulkan oleh Kemenparekraf telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Diharapkan protokol kesehatan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam perencanaan pembukaan pariwisata, termasuk wisata alam.

“Jangan sampai dalam pelaksanaan nanti malah terjadi peningkatan kasus baru. Karena memperbaiki protokol bisa sehari dua hari saja, tetapi mengembalikan rasa percaya itu butuh waktu lama. Jika kita tidak hati-hati dan disiplin dalam pelaksanaanya dampak ekonominya bisa lebih buruk lagi bagi para pelaku sektor pariwisata,” kata dia.

Kawasan pariwisata alam yang direncanakan akan dibuka secara bertahap tersebut terdiri dari kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, kawasan wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka margasatwa, dan geopark. Selain itu juga pariwisata alam nonkawasan konservasi yang antara lain kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, kawasan pariwisata alam tersebut dapat dibuka secara bertahap sampai dengan batasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas normal saat ini.

“Kawasan pariwisata alam yang diizinkan untuk dibuka adalah kawasan pariwisata alam yang berada di kabupaten kota zona hijau dan atau zona kuning. Untuk zona lain akan diatur sesuai dengan kesiapan daerah dan pengelola kawasan. Keputusan pembukaan kawasan pariwisata alam yang berada di 270 kabupaten/kota pada zona hijau dan kuning diserahkan kepada bupati dan walikota,” kata Doni.

Ia mengatakan, pengambilan keputusan harus melalui proses musyawarah dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang melibatkan pengelola kawasan pariwisata alam, Ikatan Dokter Indonesia di daerah, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh pers, pegiat konservasi, dunia usaha khususnya pelaku industri pariwisata, serta DPRD melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas.

“Pelaksanaan putusan ini harus melalui tahapan prakondisi yakni edukasi, sosialisasi, dan simulasi sesuai dengan kondisi kawasan pariwisata alam dan karakteristik masyarakat di daerah masing-masing,” kata dia.

Jika dalam perkembangannya ditemukan kasus COVID-19 atau pelanggaran terhadap ketentuan di kawasan pariwisata alam, maka tim gugus tugas kabupaten/kota akan melakukan pengetatan atau penutupan kembali setelah berkonsultasi dengan petugas provinsi dan gugus tugas pusat.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, berdasarkan hasil kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan pemerintah daerah di lapangan melalui unit pelaksana teknis kerja Kementerian tercatat ada 29 taman nasional dan taman wisata alam yang secara bertahap sudah dapat dibuka dari proyeksi waktu saat ini sampai dengan pertengahan Juli 2020.

“Beberapa taman nasional yang kita akan buka seperti misalnya Gunung Gede Pangrango, Bromo Tengger Semeru dan atau Rinjani,” kata Siti Nurbaya.

Setelah itu akan ditinjau kembali beberapa lokasi lain yang juga bisa dibuka secara bertahap. Diantaranya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, juga Bali.

Webinar internasional yang membahas dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan kondisi menghadapi “The New Normal” dari perspektif pelaku industri travel dan pariwisata di Asia Tenggara kembali digelar, Kamis (18/6/2020). Jika webinar sebelumnya membahas pandangan dari para industri hotel dan restoran, kali ini webinar mencoba menghimpun pandangan dari travel agent dan tour operator di Asia Tenggara.

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Frans Teguh, saat membuka webinar mengatakan, pariwisata adalah sektor yang sangat terpukul akibat pandemi. International Air Transport Association (IATA) memperkirakan, Revenue Passenger Kilometers (RPK) di kawasan Asia Pasifik di 2020 akan turun sebesar 53,8 persen.

“Berhentinya operasional maskapai penerbangan tentu berdampak sangat besar bagi agen perjalanan dan tour operator. Kita tidak pernah tahu kapan perjalanan akan kembali dibuka, dan ketika perjalanan itu pun dibuka, kondisinya tentu sangat berbeda. Dibutuhkan pendekatan dan penyesuaian yang baik dari industri,” kata Frans Teguh.

Diskusi menghadirkan deretan narasumber, diantaranya Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu, Presiden FATA Datuk Tan Kok Liang, Deputy of President ASEAN Tourism Association (ASEANTA) Eddy Krismeidi Soemawilaga, Academic Consultant Thammasat University Prof. Dr. Walter Jamieson, MCIP, Vice President of Thai Travel Agents Association Wachira Wichauwatana, Regional Director APCS & MER & Asia Pacific of IATA Vinoop Goel, serta Sektretaris ASITA Bali I Putu Winastra.

Para narasumber sepakat bahwa industri pariwisata mendapat tantangan yang besar dalam pandemi ini. Dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan industri baik di dalam negeri maupun kawasan untuk dapat membalikkan pandangan jika pariwisata akan menjadi sektor yang membutuhkan waktu paling lama untuk kembali normal.

Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pariwisata harus dapat menumbuhkan kepercayaan wisatawan bahwa bepergian di situasi normal baru nantinya dapat tetap memberikan rasa aman dan nyaman.

Deputy of President ASEAN Tourism Association (ASEANTA), Eddy Krismeidi Soemawilaga, mengatakan, setiap negara di ASEAN memiliki situasi yang berbeda dalam menghadapi COVID-19. Meski demikian, kesiapan masing-masing negara dalam memasuki era normal baru pariwisata harus dapat seiring berjalan.

Menanti kehadiran vaksin masih membutuhkan waktu yang lama. Tapi di saat yang bersamaan, ekonomi di industri ini harus dapat berjalan kembali dengan mengimplementasikan protokol kesehatan yang baik.

“Jadi saya pikir implementasi normal baru adalah hal yang harus dijalankan, sebelum kita dapat memasuki situasi ketika vaksin telah berhasil ditemukan,” kata dia.

Kebijakan pemerintah yang memberikan stimulus kepada industri pun juga bisa tetap dijalankan. Karena kepercayaan travelers di masa ini masih sangat lemah. Tidak hanya karena faktor keamanan dan kesehatan, tapi juga daya beli mereka masih rendah.

“Sehingga benar-benar bisa memberikan rasa kepercayaan masyarakat yang tinggi. Untuk tahap awal bisa menyasar wisatawan domestik terlebih dahulu,” kata dia.

Hal senada dikatakan Prof. Dr. Walter Jamieson, MCIP, Academic Consultant dari Thammasat University, Thailand. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat bagi industri pariwisata di seluruh negara Asia untuk melakukan penyesuaian. Tidak hanya untuk masa normal baru, tapi juga setelahnya. Karena normal baru hanyalah masa peralihan menuju situasi normal yang sebenarnya ketika vaksin ditemukan.

Yakni industri harus benar-benar memiliki cara-cara baru atau inovasi dalam menarik minat kunjungan wisatawan.

“Kini adalah saatnya untuk dapat meningkatkan lagi pengelolaan industri menuju kondisi yang lebih baik, kondisi lingkungan yang lebih baik,” kata dia.

ASEAN merupakan pasar yang besar untuk pariwisata. Untuk itu penting bagi negara-negara di ASEAN bersama-sama menyiapkan diri dalam mendukung perjalanan wisatawan dalam kawasan.

Konsep travel bubble dinilai menjadi salah satu langkah yang bisa dipersiapkan oleh negara-negara ASEAN. Seperti diketahui, travel bubble sedang diminati oleh beberapa negara dalam merancang perjalanan lintas negara di tengah pandemi. Yakni ketika dua atau lebih negara telah berhasil mengontrol penyebaran virus corona, sepakat untuk menciptakan sebuah koridor perjalanan.

Koridor perjalanan ini akan memudahkan penduduk yang tinggal di dalamnya melakukan perjalanan secara bebas, dan menghindari kewajiban karantina mandiri.

Regional Director APCS & MER & Asia Pacific of IATA, Vinoop Goel mengatakan, IATA telah meluncurkan protokol yang dapat dijadikan panduan seluruh negara di dunia penerbangan dalam menghadapi situasi normal baru. Dalam pengujian COVID-19 di proses perjalanan wisatawan misalnya.

Jika pemerintah suatu negara mewajibkan wisatawan untuk melakukan tes bebas COVID-19, maka pengujian harus memberikan dalam hasil yang cepat dan dilakukan dalam skala besar dengan tingkat akurasi yang tinggi.

“Dan dilakukan oleh pejabat kesehatan masyarakat yang terlatih,” kata dia.

Sementara Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu mengatakan, COVID-19 memang akan mengubah banyak perspektif dan perilaku wisatawan. Hal ini harus benar-benar dapat diantisipasi dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan.

“COVID-19 selain memberikan dampak dalam sisi ekonomi dan lainnya, juga memberikan dampak psikologis yang kuat. Ini harus diantisipasi semua pihak, terutama travel agent dan tour operator,” kata Vinsen.

Ia mengatakan saat ini Kemenparekraf telah menyiapkan handbook yang mengacu kepada standar global sebagai panduan teknis untuk pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Handbook ini merupakan turunan yang lebih detil dari protokol yang sedang disusun oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berdasarkan masukan dari Kemenparekraf untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dengan diterapkannya protokol ini dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan. Hal ini sangat penting karena gaining trust atau confidence adalah kunci dalam percepatan pemulihan, jadi harus sangat diperhatikan dan diimplementasikan.

“Pariwisata adalah tentang image, ketika image negatif yang terbentuk maka (wisatawan) tidak akan ada yang datang, tidak ada yang belanja. Untuk itu apa yang dilakukan Indonesia saat ini dalam protokol kenormalan baru salah satunya adalah untuk meningkatkan kepercayaan pasar,” ujar Vinsen.

Webinar internasional yang membahas dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan kondisi menghadapi “The New Normal” ini akan berlanjut di sesi ketiga pada pekan depan yang akan menggali masukan dari profesional pekerja di bidang pariwisata.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong pemandu wisata gunung di Indonesia untuk dapat meningkatkan kompetensi guna menghadapi tantangan baru di era kenormalan baru di sektor pariwisata khususnya wisata alam.

Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Kemenparekraf/Baparekraf Wisnu Bawa Tarunajaya saat membuka acara pelatihan pemandu wisata gunung dan instruktur pemandu wisata gunung secara daring, Senin (15/6/2020) mengatakan, pandemi COVID-19 membawa perubahan mendasar atas kebutuhan wisatawan ke depan. Yakni dalam mengutamakan faktor kebersihan, kesehatan, dan keamanan dalam berwisata.

Terlebih nantinya diperkirakan akan banyak wisatawan yang memilih aktivitas di alam seperti hiking dan aktivitas gunung lainnya.

“Kita tidak bisa menghindari keberadaan COVID-19, tapi setelah ini pariwisata pasti akan booming. Terutama dalam aktivitas berbasis alam, mereka akan lebih memilih pariwisata yang berkelanjutan,” kata Wisnu Bawa Tarunajaya.

Untuk itu, ia berharap pelatihan yang diikuti oleh 150 orang peserta ini benar-benar memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kompetensi para pemandu wisata gunung dan instruktur pemandu wisata gunung.

Pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf/Baparekraf berkomitmen untuk terus memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Termasuk melanjutkan program dari pelatihan ini dengan melakukan sertifikasi kepada para pemandu wisata gunung dan instruktur pemandu wisata gunung.

“Kita harus solid dan bersatu, bersama-sama menciptakan kualitas layanan. Indonesia punya keindahan alam dan gunung yang tidak kalah dengan negara-negara lain, karena itu harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik,” kata Wisnu.

Pelatihan pemandu wisata gunung dan instruktur pemandu wisata gunung digelar atas kerja sama Kemenparekraf/Baparekraf dengan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI). Untuk pelatihan pemandu wisata gunung akan berlangsung selama lima hari ke depan dengan berbagai materi pelatihan.

Mulai dari kompetensi umum, kompetensi khusus, serta kompetensi inti pemandu I, II, dan III.

Sementara pelatihan instruktur pemandu wisata gunung akan berlangsung mulai 22 Juni hingga 25 Juni 2020. Program pelatihan yang akan diberikan diantaranya menyusun program pelatihan, mendesain media pembelajaran, merencanakan penyajian materi pelatihan, dan melakukan pelatihan tatap muka.

“Saya sangat berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan antusias, totalitas, dan berintegritas. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk menyegarkan kembali, meningkatkan kompetensi, atau malah menambah kompetensi baru melalui berbagai pelatihan,” kata Wisnu.

Sementara Cecilia Enny Yashita selaku Ketua UMUM APGI di kesempatan yang sama mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan banyak terjadi interaksi antara para peserta dengan narasumber sangat berkompeten di bidangnya.

“Pakai kesempatan ini untuk bertanya apa saja yang ingin diketahui tentang pemanduan gunung di Indonesia,” kata Cecilia.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga dalam upaya memperkuat indeks daya saing pariwisata/Travel Tourism Competitiveness Index (TTCI). Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, R Kurleni Ukar dalam keterangannya, Selasa (9/6/2020) mengatakan peningkatan indeks daya saing pariwisata merupakan salah satu target dalam RPJMN yang ingin diwujudkan oleh Kemenparekraf. Untuk itu pihaknya membentuk tim yang akan berkoordinasi intens dengan kementerian/lembaga terkait guna memastikan indeks daya saing pariwisata Indonesia dapat meningkat.

“Setidaknya ada 18 kementerian/lembaga yang menjadi mitra strategis bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terkait dengan pilar-pilar peningkatan daya saing pariwisata Indonesia. Sehingga, penting untuk melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga tersebut guna maningkatkan posisi daya saing pariwisata Indonesia di pasar global,” kata Kurleni Ukar.

Berdasarkan data Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) pada 2019, dari 14 pilar yang menjadi penilaian daya saing pariwisata, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif pada 5 pilar yaitu Price Competitiveness, Prioritization of Travel & Tourism, International Openness, Natural Resources, serta Cultural Resources & Business Travel. Sementara itu, pariwisata Indonesia dihadapkan dengan 5 tantangan terbesar terkait daya saing Environmental Sustainability, Health & Hygiene, Tourist Service Infrastructure, Safety & Security, serta ICT Readiness.

Ia menegaskan bahwa Kemenparekraf tidak bisa bergerak sendiri, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait.

“Dalam pilar infrastruktur misalnya, tentu terkait dengan peran Kementerian Perhubungan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujar Kurleni Ukar.

Ia pun mengapresiasi kementerian/lembaga yang memberikan dukungan dengan maksimal. Peningkatan indeks daya saing pariwisata melalui indikator TTCI tersebut diharapkan akan memberi banyak manfaat positif, diantaranya untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia, memberikan nilai tawar dalam aspek permintaan pariwisata serta investasi.

“Pariwisata ditetapkan sebagai leading sector adalah bukti keseriusan pemerintah untuk terus membenahi segala aspek pembangunan pariwisata di Indonesia yang berkelanjutan baik dengan memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, serta aspek lingkungan hidup”.

Dengan sinergi ini diharapkan target peringkat Indonesia dalam indeks daya saing pariwisata di tahun 2021 di urutan 36-39 dapat terwujud.

Industri Pariwisata Didorong Tingkatkan Daya Saing Hadapi Normal Baru

Pandemi COVID-19 dipastikan akan membawa perubahan besar terhadap minat wisatawan dalam berwisata yang nantinya akan lebih mengedepankan aspek keamanan dan kesehatan sehingga harus benar-benar dapat diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan juga ekonomi kreatif.

Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf Agustini Rahayu dalam diskusi “New Normal di Industri Travel/Tourism” yang digelar PR Newswire, Rabu (10/6/2020) mengatakan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya harus mampu beradaptasi, menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing sebagai respons terhadap perubahan.

“Akan terjadi perubahan perilaku yang mendasar dari wisatawan. Nantinya wisatawan akan lebih mengedepankan faktor kebersihan, kesehatan dan keselamatan serta keamanan sehingga industri harus dapat beradaptasi untuk dapat meyakinkan konsumennya bahwa fasilitas mereka dapat memenuhi factor dimaksud,” kata Agustini Rahayu.

UNWTO bahkan menyatakan kini saatnya untuk melakukan peninjauan ulang terhadap standarisasi pariwisata untuk menghadapi tuntutan kebutuhan itu melalui pedoman global pembukaan kembali fasilitas pariwisata yang mereka sebut Global Guidelines to restart tourism. Organisasi itupun telah merilis pedoman yang dijadikan acuan industri pariwisata terkait perubahan perilaku wisatawan secara umum.

Dari sisi akomodasi misalnya, preferensi wisatawan akan berubah dari yang semula mencari akomodasi yang menawarkan harga promo/budget hotel ke hotel-hotel yang mengutamakan aspek higienitas. Kemudian dalam transportasi, penerbangan langsung atau maksimum 1 kali transit akan menjadi preferensi utama wisatawan.

Aktivitas wisatawan juga akan lebih kepada aktivitas outdoor dengan pilihan udara sejuk, self-driving, dan private tour. Serta yang tidak kalah penting adalah penguatan sumber daya manusia yang berdasar kepada protokol keamanan dan higienitas.

“Industri mungkin diawal akan melakukan penyesuaian harga karena harus memenuhi standar yang dibutuhkan dan wisatawan akan membayar. Meski nantinya seiring berjalan waktu juga akan ada penyesuaian dari sisi bisnis,” kata Agustini Rahayu.

Mengantisipasi hal tersebut, Kemenparekraf/Baparekraf dikatakan Agustini Rahayu, telah menyiapkan program Cleanliness, Health and Safety (CHS) yang akan jadi pedoman bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun protokol tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan dalam waktu dekat. Protokol kesehatan ditegaskannya memang harus diharmonisasikan dengan Kementerian/Lembaga lain agar tersinergi baik.

Setelah itu pihaknya baru akan melakukan pendampingan kepada industri termasuk training pekerja pariwisata di setiap destinasi dan diaplikasikan.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat final agar kita bisa segera disosialisasikan,” kata Agustini Rahayu.

Director of Marketing Communications The Westin Resort Nusa Dua Bali, Dewi Anggraini mengatakan, pihaknya telah bersiap untuk memasuki tatanan kenormalan baru pariwisata. Selama ini pihaknya benar-benar mempersiapkan dan menjadikan situasi yang lesu akibat COVID-19 ini sebagai tantangan.

The Westin Resort Nusa Dua Bali telah menyiapkan protokol yang akan diterapkan di setiap aspek. Mulai dari lobby, kamar, restoran, hingga tempat pertemuan (MICE).

“Kami sudah melakukan set up untuk new normal dan beberapa hal yang harus diperhatikan. Semua itu secara intens kami komunikasikan ke publik sehingga kami harapkan bisa menjaga kepercayaan di mata masyarakat,” kata Dewi.

Untuk itu pihaknya berharap implementasi normal baru dapat segera berjalan dan industri kembali bergeliat.

Negara-negara ASEAN sepakat memaksimalkan sarana media digital yang dimiliki bersama sebagai sarana penyebaran informasi satu pintu terkait penanganan dan perkembangan COVID-19 di kawasan ASEAN sekaligus sarana promosi pariwisata negara-negara anggota ASEAN.

Direktur Hubungan Antarlembaga Kemenparekraf/Baparekraf, Kartika Candra Negara sebagai Head of Delegation Indonesia pada “Special Video Conference Meeting of ASEAN Tourism Communication Team (ATCCT) on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” yang berlangsung secara daring pada Kamis (4/6/2020) menjelaskan, fokus komunikasi krisis seluruh ASEAN Member States (AMS) saat ini adalah mengembalikan kepercayaan wisatawan terhadap kualitas kebersihan, kesehatan, dan keamanan destinasi wisata ASEAN pasca-COVID-19.

ATCCT ini merupakan tindak lanjut dari Special Meeting ASEAN Tourism Ministers pada 29 April 2020 yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

“Masyarakat dunia ingin mengetahui strategi dan perkembangan penanganan COVID oleh AMS, apa saja upaya yang telah dilakukan para stakeholders pariwisata di masing-masing negara dan ASEAN secara keseluruhan dalam rangka menghadapi tatanan kenormalan baru pariwisata,” kata Kartika Candra Negara, Jumat (5/6/2020).

Malaysia sebagai Chair ATCCT kemudian mengusulkan pemaksimalan website bersama pariwisata ASEAN, yakni visitseasia.travel, untuk menampilkan konten khusus COVID-19. Yakni terkait statistik COVID-19, travel advisory serta upaya dan hasil positif dari masing-masing AMS dalam penanganan COVID-19.

Sementara Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf Agustini Rahayu selaku Focal Point Crisis Communication menyampaikan bahwa Indonesia dalam penanganan COVID-19 di sektor pariwisata berpedoman pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. Yakni dalam melakukan analisis dampak krisis, memberikan layanan informasi dan layanan bagi wisatawan serta sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, yang di antaranya memaksimalkan teknologi digital termasuk pemanfaatan media sosial dan media digital.

“Pemerintah Indonesia menyediakan website covid19.go.id yang dikelola oleh Gugus Tugas Nasional sebagai sumber resmi data COVID-19 Indonesia. Sedangkan untuk perkembangan penanganan COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyediakan microsite pedulicovid19.kemenparekraf.go.id,” kata Agustini Rahayu.

“Pemanfaatan teknologi digital ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat maupun wisatawan terkait perkembangan penanganan COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata dia.

Sebagai tambahan, Kepala Biro Komunikasi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan untuk berbagai sektor dan Health Care Card versi paper-based dan elektronik (mobile and web version) untuk wisatawan.

Sesuai mekanisme rotasi, Chairman ATCCT untuk periode 2020 adalah Kamboja dengan Co-Chair Indonesia. Salah satu fokus kerja ATCCT selanjutnya adalah optimalisasi website visitseasia.travel sebagai one gate information penanganan COVID-19 dan promosi pariwisata negara anggota ASEAN.

Sebelumnya Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo dalam “Special Meeting ASEAN Tourism Ministers” pada 29 April 2020 menegaskan kembali dukungan Indonesia dalam pengembangan pariwisata digital dan memasukkannya ke Rencana Strategis Pariwisata ASEAN 2016-2025. Bahwa teknologi dan media digital memberi cara baru dalam rutinitas dan kehidupan yang akan menjadi normal baru.

“Pandemi ini akan membawa kita pada kondisi new normal. Di samping mendorong pentingnya standar kesehatan dan kebersihan bagi para profesional pariwisata, melalui pertemuan virtual ini, kita ditunjukkan bagaimana teknologi dan media digital membawa kita pada rutinitas dan cara hidup yang baru. Ini yang akan segera kita alami dalam industri pariwisata kita. Kita harus menanggapi tantangan bersama ini dengan bekerja sama. Bersama kita akan kuat,” kata Angela.