Traverse.id

Industri pariwisata di Bali menyatakan diri siap untuk menjalani tatanan kenormalan baru pariwisata yang dalam praktiknya nanti akan lebih mengedepankan protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan sebagai kebutuhan utama wisatawan.

Ketua Pasar ASEAN dari ASITA Bali Febrina Budiman dalam kegiatan “International Webinar Tourism in Indonesia” yang diselenggarakan Kemenparekraf untuk pasar Singapura dan Malaysia, Kamis (4/6/2020) mengatakan, ada 400 tour operator dan travel agent yang tergabung dalam ASITA Bali sudah menyatakan siap untuk menyambut kenormalan baru pariwisata.

“Kami sangat optimistis bahwa kami bisa ‘berteman’ dengan COVID-19 atau dengan kata lain kita harus bisa berteman meski kita tidak bisa berteman selamanya,” kata Febrina Budiman.

Optimisme pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali itu bukan tanpa alasan. Dimulai dari situasi yang sangat berat akibat COVID-19 ketika pemerintah menutup akses pintu masuk internasional, khususnya dari China pada Februari 2020. Memasuki Maret 2020, pemerintah kemudian memutuskan untuk menutup semua penerbangan internasional yang berarti wisatawan dari berbagai market potensial juga terhenti.

Namun keberhasilan pemerintah daerah bersama komunitas lokal dalam mengendalikan COVID-19 membuat industri optimistis menatap fase baru pariwisata Bali.

Tercatat hingga Kamis (4/6/2020) jumlah kasus positif di Bali mencapai 510 orang dengan 364 orang sembuh dan 5 orang meninggal. Semakin cepat penanganan COVID-19, semakin cepat pula ekonomi akan bangkit.

“Kami sangat bersyukur dengan kondisi ini dan berterima kasih dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal,” kata dia.

ASITA Bali sendiri sudah merancang protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan dan memastikan nantinya akan diterapkan dengan ketat bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.

Mulai dari pra-kedatangan wisatawan, saat tiba di bandara dan menuju hotel, saat melakukan aktivitas tur, dan kembali ke bandara untuk penerbangan ke negara asal wisatawan. Dengan kata lain industri sepenuhnya siap memberikan rasa nyaman dan aman serta pengalaman baru bagi wisatawan dalam tatanan kenormalan baru pariwisata.

“Namun untuk saat ini dibukanya destinasi tetap bergantung dari keputusan pemerintah,” kata Febrina.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) Nia Niscaya di kesempatan yang sama mengatakan, sejak awal pemerintah berkomitmen dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Termasuk penyiapan protokol tatanan kenormalan baru pariwisata dan ekonomi kreatif kini dengan program Cleanliness, Health, and Safety (CHS) yang melibatkan industri.

“Sebelum membuka destinasi kita perlu membangun rasa percaya diri agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Dan di sini langkah-langkahnya,” kata Nia Niscaya.

Dalam program tersebut Kemenparekraf/Baparekraf membagi dalam dua tahapan yaitu Gaining Confidence dan Appealing.

Gaining Confidence dimulai dari penyiapan protokol CHS yang nantinya akan dikemas melalui video tutorial yang menarik dan buku panduan yang mudah dimengerti bagi pemangku kepentingan pariwisata seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, destinasi wisata, dan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan training, simulasi, publikasi, dan kampanye serta aplikasi penerapan CHS.

Sementara dalam tahapan Appealing, Kemenparekraf/Baparekraf akan menjalankan sejumlah program seperti Mega Famtrip dengan melibatkan key opinion leader (KOL), media serta travel agent and tour operator (TA/TO). Kemudian juga membuat joint promotion dengan membuat paket tur bersama airlines dan TA/TO. Kemudian juga menyiapkan penyelenggaraan kegiatan MICE dalam skala kecil.

“Namun kami tekankan bahwa pembukaan destinasi bergantung atas keputusan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan pemerintah daerah. Karena setiap destinasi tentu memiliki situasi dan kondisi yang berbeda,” kata Nia Niscaya.

Bali yakni kawasan Nusa Dua direncanakan akan menjadi pilot project penerapan program CHS.

Kawasan Nusa Dua dipilih karena lokasinya yang strategis dan merupakan area eksklusif sehingga dapat dengan mudah dilakukan pengawasan. Di Nusa Dua juga lengkap dengan fasilitas pendukung mulai dari akomodasi, amenitas, bahkan rumah sakit berskala internasional.

“Indonesia, seperti banyak negara, saat ini kita tengah fokus pada penyiapan new normal sebagai persiapan menyambut kembali turis. CHS itulah yang kita siapkan. Kami optimistis bisa menyambut wisatawan dengan pengalaman yang baru dan menarik,” kata Nia Niscaya.

Industri Pariwisata Bali Targetkan Pasar dari Negara Terdekat Saat Normal Baru

Jakarta, 6 Juni 2020 – Industri pariwisata di Bali menargetkan bisa menjaring wisatawan dari negara-negara terdekat seperti Thailand, Myanmar, dan Vietnam saat normal baru dimana nantinya pariwisata di Bali dinyatakan telah siap dibuka untuk pasar internasional.

Sekretaris ASITA Bali, I Putu Winastra dalam International Webinar Tourism in Indonesia untuk pasar Thailand dan Indochina bertema “Bali Alright” yang berlangsung secara daring, Jumat (5/6/2020) kemarin mengatakan, saat ini industri dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kenormalan baru pariwisata dengan penerapan protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

“Protokol tersebut akan diterapkan pada setiap sektor pariwisata antara lain transportasi, akomodasi, restoran, dan seluruh objek pariwisata,” kata I Putu Winastra.

Protokol telah disiapkan berdasarkan customers journey yang fokus terhadap tiga hal utama yaitu kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Mulai dari wisatawan harus menyiapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berangkat ke Bali seperti surat pernyataan bebas COVID-19, itinerary, tanggal kedatangan, dan lainnya seperti yang disyaratkan pemerintah.

Kemudian juga protokol saat wisatawan tiba di bandara, saat melakukan aktivitas tur hingga kembali ke bandara untuk penerbangan kembali ke negara asal. Semua akan dijalankan dengan SOP protokol kesehatan yang baik.

Untuk segmentasi pasar, I Putu Winastra mengatakan negara-negara terdekat seperti Thailand, Myanmar, dan Vietnam bisa menjadi andalan untuk menunjang pariwisata Bali saat nanti dibuka untuk pasar internasional.

“Untuk awal kita memang akan fokus ke pasar domestik, namun ketika pasar internasional telah dibuka kita mengharapkan wisatawan dari negara-negara terdekat seperti Thailand, Myanmar, dan Vietnam,” kata dia.

“Dan tentunya Bali tidak akan dibuka semua, pilot project ditetapkan untuk kawasan Nusa Dua,” kata Winastra.

Sementara M Yansverio selaku Regional CEO for Jakarta Raya Region PT Garuda Indonesia mengatakan, Bali merupakan destinasi unggulan untuk Garuda Indonesia baik untuk penerbangan domestik maupun internasional. Garuda Indonesia pun siap mendukung industri dan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Bali saat nantinya diputuskan untuk dibuka oleh pemerintah.

“Untuk menyambut normal baru, Garuda Indonesia menerapkan protokol Cleanliness, Health, and Safety (CHS) serta menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan perjalanan dengan pesawat udara,” kata Yansverio.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) Nia Niscaya mengatakan, tujuan dari webinar ini adalah untuk menjaga kepercayaan terhadap citra Indonesia dengan menyampaikan kebijakan. Serta informasi terkini mengenai destinasi wisata di Indonesia serta memfasilitasi industri-industri pariwisata Thailand, Vietnam, dan Myanmar dengan Indonesia untuk mempertahankan hubungan kerja sama dalam menghadapi tatanan kenormalan baru pariwisata.

“Webinar ini merupakan wadah kehadiran Indonesia di pasar Thailand, Vietnam, dan Myanmar untuk tetap menjalin kerja sama dengan mitra-mitra industri pariwisata. Indonesia memberikan product update kepada industri di Thailand dan Indochina terkait apa yang sudah dikerjakan oleh Indonesia untuk mempersiapkan destinasi wisata untuk menyambut kembali kunjungan wisatawan mancanegara kelak,” kata Nia Niscaya.

Dalam kesempatan itu Nia Niscaya menjelaskan bahwa Kemenparekraf telah menyiapkan standar protokol sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata dalam program CHS.

“Kami berharap pelaku industri pariwisata Thailand, Vietnam dan Myanmar mendapatkan gambaran terkait penerapan protokol ‘new normal’ dalam hal ini adalah protokol CHS di Indonesia, khususnya Bali. Sehingga dapat memberikan insight terkait pembuatan dan penjualan produk wisata Indonesia di masa mendatang,” kata Nia Niscaya.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendorong penyelenggaraan industri MICE dalam negeri sebagai strategi peningkatan industri dalam situasi tatanan normal baru pascapandemi COVID-19, dengan penyelenggaraan kegiatan yang memadukan antara event secara online dan offline.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Event Kemenparekraf/Baparekraf Rizki Handayani dalam keterangannya, Rabu (3/6/2020) mengatakan, industri MICE memegang peranan penting dalam pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) tanah air.

Data dari Event Industri Council pada 2018 menyebutkan, tahun 2017 industri MICE di Indonesia menghasilkan PDB total 7,8 miliar dolar AS dan menciptakan 278.000 lapangan pekerjaan.

“Wisatawan MICE memiliki tingkat rata-rata lama tinggal dan ASPA (Average Spending per Arrival) lebih tinggi dibanding wisatawan leisure. Wisatawan MICE rata-rata punya kemampuan pengeluaran 2.000 dolar AS perhari dengan rata-rata lama menginap selama lima hari,” kata Rizki Handayani.

Namun, kondisi itu belakangan berubah seiring pandemi COVID-19 yang juga memukul industri MICE. Pandemi COVID-19 berdampak kuat terhadap penyesuaian dalam penyelenggaraan pertemuan internasional baik pembatalan, penundaan, perubahan lokasi, dan sebagainya. Asia Pasifik tercatat sebagai kawasan yang paling terdampak.

Data International Congress and Convention Association (ICCA) menyebutkan, hingga 6 April 2020 terjadi penyesuaian terhadap 48 persen pertemuan atau terhadap 1.749 pertemuan internasional yang diadakan selama periode Februari hingga Juni 2020.

Sementara di Indonesia, data dari IVENDO menyebutkan telah terjadi 96,4 persen penundaan dan 84,8 persen pembatalan event di 17 provinsi. Estimasi kerugian dari 1.218 organizers di seluruh Indonesia antara 2,7 hingga Rp 6,9 triliun. Serta berdampak pada total 90.000 pekerja.

“Pandemi COVID-19 berdampak pada 90 persen pembatalan atau penundaan event sampai akhir 2020,” kata Rizki Handayani.

Untuk itu, seiring dengan upaya pemerintah menanggulangi penyebaran COVID-19, industri diharapkan dapat bersiap dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan MICE ke depan. Pandemi COVID-19 benar-benar memberikan perubahan perilaku di masyarakat yang akan lebih fokus dalam memperhatikan faktor-faktor terkait kebersihan, keamanan dan kenyamanan.

Serta yang tidak kalah penting adalah terjadinya disrupsi teknologi, dimana akselerasi teknologi digital dan informasi lebih cepat dari yang seharusnya. Dimana diperkirakan nantinya akan terjadi pergeseran dari offline ke online ataupun perpaduan antara kegiatan online dan offline.

Adanya faktor disrupsi membuat event online dan offline saling mendukung dan melengkapi. Event virtual memperluas potensi audiens dan membangun revenue stream yang baru.

“Peningkatan pertemuan online dan pengembangan teknologi menjadikan acara virtual suatu normal yang baru,” kata dia.

Kemenparekraf/Baparekraf, kata Rizki Handayani, akan memastikan strategi pemulihan sektor MICE dengan melibatkan industri. Selain menyusun protokol pelaksanaan kegiatan MICE selepas pandemi yang mengarah pada tren sustainability serta aspek prosedur pencegahan risiko, protokol kesehatan dan keselamatan, tapi juga bersama mendorong peningkatan kapabilitas industri, infrastruktur jaringan teknologi, dan inovasi baru.

“Nantinya kami akan mendorong untuk menggeliatkan pasar domestik lebih dulu agar kembali mulai melaksanakan kegiatan MICE di destinasi. Termasuk di dalamnya kita dorong pertemuan-pertemuan pemerintah dan korporasi agar lebih banyak di dalam negeri,” kata Rizki Handayani.

Namun ia menekankan, pelaksanaan kegiatan di destinasi nantinya akan melihat kesiapan daerah. Kemenparekraf telah menyusun protokol kenormalan baru pariwisata untuk nantinya diterapkan ketika suatu daerah telah dinyatakan siap.

“Pelaksanaan tahapan-tahapan ini harus diawasi dengan ketat dan disiplin serta mempertimbangkan kesiapan dan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan evaluasi,” kata dia.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang diusulkan untuk mendapat prioritas dalam penerapan protokol tatanan hidup baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, R Kurleni Ukar, dalam keterangannya, Selasa (2/6/2020) mengatakan, pihaknya telah menyusun draf protokol umum maupun khusus /tambahan dalam tatanan hidup baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Protokol ini merupakan pedoman pelaksanaan standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan untuk pelaku usaha, pekerja, dan juga tamu atau pengunjung.

“Jika protokol telah ditetapkan maka dibutuhkan beberapa tahapan sebelum usaha dapat dibuka, seperti simulasi, sosialisasi, dan uji coba penerapan protokol,” kata Kurleni Ukar.

Untuk itu Kemenparekraf telah menentukan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan diprioritaskan untuk dilakukan simulasi dan uji coba. Keenam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut adalah penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, daya tarik wisata, dan jasa perjalanan wisata. Juga termasuk usaha fasilitas seni dan produksi film, televisi, video, dan iklan.

Usulan tersebut telah disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin pihak Kemenko Marves menindaklanjuti Rapat Terbatas Presiden pada 28 Mei 2020 yang membahas isu pariwisata terutama penerapan protokol keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi wisata.

Namun Kurleni Ukar mengatakan, protokol ini masih bersifat draf umum sehingga diharapkan untuk asosiasi dan kementerian terkait dapat memberikan masukan yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masng bidang usaha. Begitu juga untuk penerapan protokol yang akan menunggu penentuan payung hukum. Termasuk kesiapan serta kondisi dari daerah masing-masing.

“Karena bidang/jenis usaha dan subsektor Parekraf itu sangat luas dan beririsan dengan Kementerian dan Lembaga lainnya, kami juga akan melakukan sinkronisasi dengan semua stakeholder terkait agar tidak terjadi tumpah tindih regulasi yang mengatur,” katanya.

Selain akan membuat regulasi sebagai payung hukum, kemenparekraf nantinya akan mempersiapkan panduan praktis, baik dalam bentuk buku panduan, motion grafis, infografis, dan video tutorial yang bisa diakses di kanal resmi Kemenparekraf.

Selain itu, kesiapan daerah dan dukungan dari para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan faktor penentu dalam tatanan hidup baru ini. “Pelaksanaan tahapan-tahapan ini harus diawasi dengan ketat dan disiplin serta mempertimbangkan kesiapan dan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan evaluasi,” kata dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam Ratas Tatanan Hidup Baru di Sektor Pariwisata yang Produktif dan Aman COVID-19 mengatakan bahwa pandemi COVID-19 akan membuka perubahan tentang tren pariwisata di dunia, dimana isu kesehatan, higienitas, serta safety dan security akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang ingin melancong.

“Kita harus siapkan strategi khusus dalam promosi pariwisata kita di era tatanan hidup baru ini,” kata dia.

Penerapan prosedur standar tatanan atau kenormalan baru di sarana publik akan memberi kesempatan yang baik bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) untuk bangkit lebih cepat dari COVID-19.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Ari Juliano Gema dalam keterangannya, Rabu (27/5/2020) mengatakan, sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana publik kemarin bahwa penerapan prosedur standar di sarana publik bertujuan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan saat berada di sarana publik.

Protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan Kemenkes akan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Sehingga diharapkan kesadaran masyarakat akan kedisiplinan dan protokol kesehatan terus meningkat dan penyebaran COVID-19 dapat terus ditekan.

“Ini merupakan bagian dari langkah untuk memastikan kesiapan masyarakat menjalankan kenormalan baru yang akan menggerakkan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Ari Juliano Gema.

Kemenparekraf/Baparekraf, ujar Ari Juliano, tengah menyiapkan program Cleanliness, Health and Safety (CHS) yang akan diterapkan di berbagai destinasi wisata tanah air. Yang tujuan utamanya tidak hanya menyiapkan destinasi yang lebih baik sesuai dengan standarisasi kebutuhan wisatawan dalam kenormalan baru nanti, tapi juga dalam menerapkan disiplin bagi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan target Pemerintah agar kesadaran masyarakat akan kedisiplinan dan protokol kesehatan terus meningkat.

Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan pada akhir bulan ini standar dan pedoman penerapan CHS sudah dapat ditetapkan dan disimulasikan. Kemudian dilanjutkan verifikasi CHS di destinasi pada Juni hingga Juli 2020. Selanjutnya penerapan skema dan program sertifikasi yang ditargetkan berlangsung selama Agustus hingga Desember 2020.

Program CHS rencananya lebih dulu akan dijalankan di Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau serta secara bertahap di 5 destinasi super prioritas untuk kemudian di seluruh daerah tanah air.

Beberapa faktor yang diperhatikan dalam CHS diantaranya adalah, untuk kebersihan seperti pembersihan ruang dan barang publik dengan disinfektan, ketersediaan sarana cuci tangan dengan sabun, tempat sampah bersih, dan lainnya.

Sementara untuk kesehatan diantaranya adanya koordinasi antara destinasi dengan Satgas COVID-19 daerah dan rumah sakit, pemeriksaan suhu tubuh, gerakan memakai masker, menerapkan etika batuk dan bersin termasuk menghindari berjabatan tangan, serta penanganan bagi pengunjung dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi.

“Faktor dalam keselamatan diantaranya pengelolaan pengunjung, pengaturan jumlah kerumunan, pengaturan jarak antar individu, penanganan pengamanan, media dan mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat, dan lainnya,” kata Ari Juliano.

Presiden Joko Widodo kemarin juga menyampaikan, dalam penerapan prosedur standar tatanan baru di sarana publik akan menerjunkan unsur TNI dan Polri guna melakukan pengawasan. Nantinya TNI/Polri akan ditempatkan di objek-objek keramaian diantaranya seperti mal, pasar, dan tempat pariwisata yang memungkinkan terjadinya kerumunan.

Terkait hal ini, Ari memastikan Kemenparekraf/Baparekraf juga akan bersinergi dengan TNI/Polri dan pihak terkait lainnya dalam penerapan CHS di destinasi.

“Termasuk dalam sosialisasi dan pendampingan penerapan protokol pendukung program CHF di lingkungan usaha parekraf dan destinasi wisata juga akan melibatkan unsur TNI/Polri,” kata Ari Juliano.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif terus berupaya mengoptimalkan promosi produk pariwisata ke negara-negara fokus pasar wisatawan dengan melibatkan peran perwakilan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri atau VITO (Visit Indonesia Tourism Officer).

Setelah sebelumnya menggelar webinar bersama VITO Prancis, Inggris dan Jerman, kini Kemenparekraf/Baparekraf menggelar webinar bersama VITO Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Hongkong.

Dalam acara kali ini, dibahas upaya dan kebijakan pemerintah Indonesia serta product update dari pariwisata Indonesia ke negara-negara fokus pasar wisatawan

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya dalam keterangannya, Selasa (19/5/2020) mengatakan, kegiatan webinar kali ini untuk membahas strategi dan upaya kesiapan Indonesia memasuki masa new normal serta product update untuk pasar Tiongkok dan Hongkong.

“Webinar pasar Great China bertemakan ‘Re-Aligning Our Priorities After COVID-19’ ini dilakukan untuk menjaga brand awareness Indonesia, sehingga nantinya wisman tidak perlu ragu untuk mendatangi Indonesia karena kebijakan mengenai gerakan Indonesia Bersih, Sehat, dan Aman (Clean, Health and Safety/CHS) merupakan upaya pemerintah Indonesia yang tanggap terhadap the new normal,” kata Nia Niscaya.

Nia mengatakan, pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam kehidupan, termasuk sektor pariwisata. Pemberlakuan social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam waktu singkat ikut mengubah pola pemasaran pariwisata.

Dalam filosofi Tiongkok dikenal istilah weiji yang berarti krisis. Weiji terdiri dari dua kata, yakni wei yang berarti bahaya dan ji yang berarti peluang. Oleh sebab itu dalam kondisi yang kurang menguntungkan ini diperlukan strategi pemasaran yang tepat sekaligus dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi pariwisata Indonesia di masing-masing pasar.

Kegiatan seminar berbasis digital ini kemudian menjadi salah satu cara yang dilakukan Kemenparekraf/Baparekraf untuk melakukan soft selling destinasi yang ada di Indonesia dan diharapkan Indonesia tetap menjadi favorit bagi wisman untuk berkunjung.

Tercatat, hasil poling yang dilakukan saat Webinar pasar Great China, Bali masih menjadi destinasi favorit untuk pasar Tiongkok dengan persentase 86 persen, disusul Manado dan Lombok yang masing-masing memperoleh persentase 7 persen, Borobudur 5 persen dan Batam/Bintan 2 persen.

Nia juga memperkirakan bahwa Bali akan menjadi salah satu destinasi utama yang relatif lebih cepat pulih dan banyak dikunjungi wisatawan begitu pandemi dinyatakan usai. Didukung dengan kenyataan bahwa Bali selama ini merupakan destinasi wisata utama dan termasuk propinsi yang terbukti mampu menahan laju penyebaran covid19 makin meluas di masyarakat melalui local wisdom dan peran desa adatnya.

Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio telah menetapkan Bali sebagai pilot project untuk penerapan program Cleanliness, Health and Safety (CHS) untuk diterapkan di bandara, destinasi, dan mendorong pengelola usaha pariwisata lainnya, seperti hotel dan restoran sebagai strategi mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pascapandemi COVID-19. Setelah Bali, menyusul destinasi lainnya secara bertahap.

“Bali menjadi prioritas, setelahnya ada Joglosemar dan Kepri yang menjadi pintu masuk wisatawan dari Singapura. Kemudian 5 destinasi super prioritas. Kami tidak ingin wisatawan kecewa, sehingga kami mendorong industri untuk menerapkan CHS ini dengan baik dan berstandar Internasional,” tutup Nia.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memulai pelatihan daring bagi tenaga kerja pada usaha dan industri spa sebagai upaya upskilling dan reskilling kompetensi mereka, sekaligus antisipasi menghadapi new normal setelah pandemi COVID-19.

Pelatihan terbagi dalam tiga kelas yakni Refleksi Relaksasi Spa, Spa Terapis Pratama, serta Spa Terapis Madya. Pelatihan resmi dimulai Rabu (20/5/2020) untuk kelas refleksi relaksasi spa yang akan berlangsung selama 8 hari ke depan kemudian diikuti kelas lainnya.

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf Frans Teguh saat membuka secara resmi pelatihan daring spa mengatakan, pemerintah mendorong para pekerja untuk tetap menjaga keahlian dan keterampilannya di saat pandemi sekarang ini. Sehingga pada saat kondisi normal nanti, mereka tidak canggung dalam memasuki dunia kerja kembali.

“Pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf/Baparekraf terus berupaya memberikan yang terbaik, terutama dalam upaya meningkatkan pelayanan dan inovasi juga memastikan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pelaku pariwisata maupun ekonomi kreatif. Salah satunya melalui pelatihan daring spa ini,” kata Frans Teguh.

Dalam pelatihan yang melibatkan pengajar dari Pacific International Beauty Institute (PIBI) ini, materi-materi yang diberikan disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang spa. Hal ini karena nantinya para peserta tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, tapi juga menuju sertifikasi kompetensi.

Hal ini sangat penting dalam era kompetisi ke depan. Tidak hanya dalam konteks nasional, tapi juga global.

“Termasuk di dalamnya selain skill, karakter juga penting, ekspresi, bagaimana bisa menciptakan ambience yang betul-betul mencerminkan nilai kekuatan bangsa kita. Aspek hospitality harus diperhatikan untuk dapat memberikan gambaran terhadap citra dan kualitas pariwisata kita,” kata Frans Teguh.

Terlebih dalam memasuki “new normal” dimana kebutuhan setiap orang akan berbeda. Yakni mengedepankan pada aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

“Ini harus kita perkuat sehingga teman-teman yang dapat kesempatan saat ini mendapatkan kompetensi yang sempurna,” kata Frans Teguh.

Pelatihan online spa sebelumnya menarik banyak peminat. Namun setelah proses seleksi, akhirnya ditetapkan secara keseluruhan 60 peserta untuk masing-masing kelas terdiri dari 20 peserta.

Direktur Pengembangan SDM Pariwisata Kemenparekraf/Baparekraf Wisnu Bawa Tarunajaya menambahkan, ke depan Kemenparekraf/Baparekraf akan terus menghadirkan kelas-kelas lain untuk dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan SDM pariwisata.

Termasuk mengkombinasikan sistem pembelajaran baik secara online maupun offline.

“Mudah-mudahan teman-teman peserta pelatihan ini nantinya begitu kondisi sudah normal bisa langsung kembali ke tempat kerja asalnya dengan keterampilan yang meningkat,” kata Wisnu.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengajak industri pariwisata menerapkan protokol kesehatan untuk menyambut new normal di sektor pariwisata pascapandemi COVID-19 usai.

Menparekraf Wishnutama saat International Tourism Webinar dengan tema “Changes of Tourism Paradigm In the Era of New Normal” yang diselenggarakan Indonesia Tourism Forum (ITF), Jumat (15/5/2020) menjelaskan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait untuk menyiapkan protokol-protokol yang nantinya bisa diterapkan bagi industri pariwisata pascapandemi usai.

“Protokol kesehatan hingga keamanan nantinya menjadi perhatian wisatawan. Kami terus bekerja keras untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyiapkan protokol kesehatan dalam rangka mempercepat pemulihan sektor pariwisata,” kata Wishnutama.

Dalam kesempatan tersebut hadir pula, President and CEO of the World Travel and Tourism Council (WTTC) Gloria Guevara Manzo, Chairman Indonesia Tourism Forum Sapta Nirwandar, Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani, CEO of Panorama Group Tourism and Hospitality Budi Tirtawisata, Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, dan CEO of Clobothink Consultant, Australasia & Middle East Irshad Cader.

Menparekraf Wishnutama menyatakan optimis, sektor parwisata Indonesia dapat lebih cepat pulih dari diprediksi sebelumnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa sektor pariwisata membutuhkan sekitar 5 tahun untuk kembali ke keadaan normal pascapandemi COVID-19 ini. Namun ia meyakini Indonesia bisa berbuat lebih baik dari itu asalkan diiringi dengan harmonisasi stakeholders

Momentum penutupan kawasan wisata akibat pandemi pun disarankan untuk jadi kesempatan evaluasi dan menata ulang tempat wisata. Sehingga nantinya dapat menghadirkan pelayanan yang menghasilkan kesan lebih baik bagi wisatawan termasuk dalam menerapkan pariwisata berkelanjutan.

“Kita harus menormalkan sektor pariwisata kita lebih cepat. Kita harus sepenuhnya menyadari bahwa pariwisata adalah tulang punggung perekonomianw,” ujarnya.

Sektor pariwisata, kata Wishnutama juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk penciptaan lapangan kerja, membawa devisa, investasi, dan merangsang hampir semua sektor lainnya. Itulah sebabnya, pihaknya bekerja keras untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mempercepat pemulihan sektor pariwisata, mulai dari sertifikasi sehat hingga menjadi tuan rumah acara MICE dan olahraga internasional di Indonesia pascapandemi, misal menjadi tuan rumah MotoGP Mandalika pada 2021.

Wishnutama juga menjelaskan, pascapandemi COVID-19 akan terjadi tren baru perubahan perilaku manusia atau yang disebut new normal termasuk salah satunya berdiskusi secara virtual, yang sebelum COVID-19 muncul, hal ini jarang dilakukan.

“Artinya era digital ini terakselerasi dengan cepat dan ini bukan menjadi hal yang sementara, pascapandemi. Ini harus menjadi kekuatan baru Indonesia. Ini salah satu masa depan yang harus didukung. Untuk itu kita sambut dengan optimistis,” kata Wishnutama.

Sebelum pandemi COVID-19 dunia pariwisata sangat diminati dengan pertumbuhan internasional yang signifikan tapi sekarang, semuanya tiba-tiba berubah menjadi bencana global. Perkiraan OECD menunjukkan terjadi penurunan 45 persen pada kinerja sektor pariwisata internasional di tahun 2020. Dan, jumlah tersebut akan meningkat hingga 70 persen jika pemulihan tertunda hingga September 2020.

Di Indonesia, sama seperti belahan dunia lainnya, hampir semua tujuan wisata, atraksi, dan fasilitasnya terhenti atau ditutup karena pandemi COVID-19. Ribuan hotel dan ratusan restoran, agen perjalanan sekarang ditutup. Ratusan pesawat berdiri di landasan bandara dan jutaan pekerja sektor pariwisata terdampak.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menerapkan program CHS (Cleanliness, Health, and Safety) di setiap destinasi maupun lokasi lain terkait pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai strategi mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pascapandemi COVID-19.

Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Wayan Giri Adnyani saat melakukan rapat dengan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Kamis (14/5/2020), mengatakan, saat ini Kemenparekraf sedang menyiapkan langkah-langkah pemulihan antara lain menyusun SOP yang mengacu pada standar kesehatan, kebersihan dan keselamatan. Rincian program pemulihan akan dibahas dan dikomunikasikan ke seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kemenparekraf bekerja sama dengan Kemenkes dan lembaga terkait dalam melakukan survei, verifikasi implementasi SOP CHS dengan baik dan benar sesuai standarisasi yang ditetapkan,” kata Ni Wayan Giri Adnyani.

Sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia, Bali ditetapkan menjadi pilot project dalam penerapan program CHS untuk nantinya diimplementasikan ke daerah lainnya di Indonesia.

Ia mengatakan hal itu menjadi tak terelakkan karena pandemi COVID-19 telah membuat perilaku manusia yang baru (new normal). Dimana masyarakat jauh lebih peduli terhadap faktor-faktor kebersihan, kesehatan, dan keamanan termasuk untuk destinasi pariwisata.

Karena itu sudah sepatutnya dilakukan penyesuaian agar pascapandemi pariwisata menjadi sektor yang dapat pulih dengan cepat. Seperti yang diperkirakan Presiden Joko Widodo bahwa sektor pariwisata akan booming setelah wabah berakhir.

“Gerakan CHS ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan industri pariwisata Indonesia usai COVID-19 sehingga mendorong peningkatan pergerakan dan kunjungan wisatawan di Indonesia, yang pada tahap awal pasti akan didominasi oleh wisatawan domestik,” kata Ni Wayan Giri Adnyani di kantor Gubernur Bali.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Inspektur Utama – Baparekraf Restog Krisna Kusma, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nia Niscaya, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Event) Kemenparekraf Rizki Handayani, Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Hari Santosa Ungkari, Staf Khusus Bidang Keamanan Kemenparekraf Adi Deriyan Jayamarta, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya, juga Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana Bali, I Gde Pitana.

Secara umum, Giri menjelaskan, konsep CHS mengacu pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan konsep pembangunan kepariwisataan berkelanjutan serta secara spesifik mengimplementasikan Sapta Pesona yang merupakan jiwa pariwisata Indonesia. Secara terpisah dapat dikatakan konsep Cleanliness (kebersihan) merujuk pada keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Selain itu kebersihan juga berarti besar dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya.

Sementara Health (kesehatan) adalah layanan yang menerapkan aturan atau ketentuan kesehatan terhadap manusia dan lingkungan melalui kegiatan pencegahan, perawatan, pemantauan, dan pengendalian. Selain itu, juga menjalankan peran dengan mempromosikan peningkatan parameter lingkungan dan mendorong penggunaan teknologi dan perilaku yang ramah lingkungan dan sehat.

Sedangkan Safety (keselamatan) sudah mencakup faktor keamanan adalah keadaan bebas dari risiko, bahaya, pencemaran, ancaman, gangguan yang bersifat permanen dan nonpermanen, fisik dan nonfisik di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengelola, melindungi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat, pengunjung dan kualitas lingkungan.

Serta yang tidak kalah penting adalah zero waste management dimana pengelola destinasi harus memiliki strategi dan penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang baik.

“Perlu dilakukan uji coba dari penerapan SOP CHS ini, yang nantinya akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah, pengelola destinasi pariwisata dan pengelola usaha pariwisata, serta pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya,” kata Giri.

“Setelahnya baru dilakukan verifikasi, audit, dan sertifikasi CHS dengan melibatkan lembaga sertifikasi,” kata Giri.

“Dengan begitu diharapkan dapat terwujud destinasi dan industri pariwisata yang bersih, sehat, dan aman sehingga tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi wisatawan, pengelola, dan masyarakat,” ujar Giri.

Untuk tahap awal, program ini akan coba diterapkan di Bali. Karena selain sebagai magnet utama wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara, Bali juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan penyebaran COVID-29 yang terkendali serta penanganan COVID-19 yang sangat bagus. Meskipun Bali adalah pusat pariwisata dengan banyak wisatawan yang berkunjung, tapi Bali bukanlah wilayah yang menjadi episentrum pandemi COVID-19 di Indonesia. Tercatat hingga saat ini terdapat 332 kasus positif Corona di Bali, 220 orang sembuh dan 4 orang meninggal.

“Penerapan pun akan dilakukan secara bertahap, untuk pertama direncanakan di kawasan Nusa Dua Bali,” kata Giri.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau yang juga akrab disapa Cok Ace menyambut baik program yang sedang disiapkan Kemenparekraf. Menurutnya, Bali sebagai daerah pariwisata tidak bisa diam melihat situasi yang ada.

“Program ini tentu sangat baik dalam mempersiapkan Bali untuk kembali menerima wisatawan nantinya,” kata Cok Ace.

Ia mengakui minat wisatawan untuk kembali berwisata ke Bali saat ini sangat tinggi, terutama dari wisatawan mancanegara. Namun sebelum itu, dibutuhkan penetapan protokol baru kepariwisataan yang menitikberatkan pada jaminan keamanan dan kesehatan bagi wisatawan sebagai prioritas.

Dengan penyusunan program dan pendampingan dari Kemenparekraf tentu akan membantu Bali untuk menyiapkan langkah-langkah ke depan. Kawasan Nusa Dua yang dikelola ITDC dinilai cocok untuk penerapan program CHS untuk tahap awal di Bali.

“Tempatnya strategis dapat mengakomodasi segala minat dan kebutuhan wisatawan. Untuk ‘social distancing’ juga baik karena jauh dari masyakat. Tinggal disiapkan protokol kesehatan serta protokol lainnya secara ketat,” kata Cok Ace.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyalurkan bantuan berupa paket bahan pokok bagi pekerja dan pelaku pariwisata di Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang terdampak COVID-19.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Event) Kemenparekraf Rizki Handayani kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmadja di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Selasa (12/5/2020).

Turut hadir dalam kesempatan itu Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudy Sufahriady, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jabar, Dedi Taufik, Ketua PHRI Provinsi Jabar, Herman Muchtar, dan Ketua ASITA Provinsi Jabar, Budijanto Ardiansjah. Selain itu, hadir juga Kadispar Kabupaten/Kota di wilayah Bandung Raya, perwakilan dari asosiasi, pengelola desa wisata, pekerja event, pengelola tempat wisata, dan pengelola homestay.

Paket bahan pokok tersebut berisi beras 5 kg, gula 1 kg, kecap manis 550 ml, minyak goreng 2 liter, serta beragam produk UMKM diantaranya abon oncom, kering tempe kacang teri, suuk teri tempe, serta karaos sambal oncom sangrai. Semua produk sembako tersebut berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Rizki Handayani saat memberikan bantuan mengatakan, pariwisata merupakan sektor yang paling pertama terdampak COVID-19. Pandemi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pariwisata dan itupun terjadi di Provinsi Jawa Barat.

Dalam penyaluran bantuan, kata Rizki, pihaknya dibantu oleh Dinas Pariwisata Jawa Barat yang merekap data penerima dan Kapolda Jabar menyalurkannya kepada sekira 30.000 pekerja pariwisata di Jawa Barat yang terdampak. Penerima dimaksud adalah mereka yang terkena PHK maupun unpaid leave lebih dari tiga pekan. Distribusi bantuan turut dikawal pihak Polda Jawa Barat dan Polres se-Jawa Barat.

“Dampak sosial terhadap pariwisata dari krisis ekonomi akibat pandemi ini adalah dirumahkan atau unpaid leave bagi para pekerja industri pariwisata baik dari usaha hotel, restoran, kafe, industri ekonomi kreatif, sampai pada usaha nonformal mengalami penurunan drastis bahkan hampir merata di seluruh Jabar,” katanya.

Data yang diterima Kemenparekraf, lanjut Rizki, tenaga kerja yang dirumahkan atau unpaid leave di Jawa Barat sebanyak 48.289 dimana mereka bekerja rata-rata bergerak di usaha pariwisata sebanyak 2.768 lembaga usaha. Tenaga kerja yang dirumahkan tersebut meliputi pekerja bidang destinasi (5179), pekerja bidang hotel sebanyak 12.143 orang, pekerja bidang usaha resto sebanyak 1.179 orang, pekerja ekonomi kreatif sebanyak 14.991 orang, pekerja bidang biro perjalan sebanyak 1.107 orang, dan pekerja seni budaya sebanyak 14,721 orang.

Rizki menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap Polda Jawa Barat dan Dinas Pariwisata Jawa Barat atas dukungan penuh dalam penyaluran bantuan tersebut. Kemenparekraf telah merealokasi anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ke depan akan terus dikembangkan.

“Kami berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga keadaan dapat kembali normal, khususnya industri pariwisata yang sangat berdampak dari imbas pandemi ini,” ujar Rizki Handayani.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan “Pentas di Rumah”, sebuah kegiatan yang tidak hanya memberi ruang bagi para seniman khususnya seni pertunjukan untuk berkayara, tapi juga bagian dari program mitigasi terhadap pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak COVID-19.

Plt. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Josua Simanjuntak, mengatakan pandemi COVID-19 memberikan dampak besar bagi hampir semua profesi termasuk para pekerja seni khususnya seni pertunjukan.

“Ini adalah masa sulit bagi para seniman yang mengandalkan masyarakat sebagai penikmat seni dalam bentuk pementasan. Area ruang publik yang menjadi sandaran utama ruang berekspresi mereka saat ini ditutup sampai waktu yang belum ditentukan,” kata dia.

Karena itulah kemudian Direktorat Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan menggelar kegiatan “Pentas di Rumah” yang bertujuan membantu meringankan para pelaku seni sebagai stimulus pengganti pekerjaan yang hilang, penyaluran bantuan dengan memberikan karya sederhana dari rumah, memudahkan akses seniman berkarya, dan memudahkan akses masyarakat menikmati karya seniman selama masa pandemi.

“Walaupun kegiatan ini tidak akan bisa menggantikan (pendapatan) seniman sepenuhnya, diharapkan kegiatan ini dapat membantu melewati masa sulit saat pandemi belum berakhir,” kata dia.

Dalam kegiatan ini, seniman yang ingin ikut bergabung dapat melakukan pendaftaran melalui link https://tinyurl.com/pentasdirumah. Peserta merupakan seniman, baik perorangan maupun kelompok (maksimal 3 orang) dengan karya seni meliputi tari, wayang, musik etnik/tradisional, monolog, juga pantomim.

Kemudian mengirimkan video (durasi 3-5 menit) pentas sederhana di rumah pada 7 hingga 15 Mei 2020 ke instagram @kemenparekraf.ri dan @pentasdirumah dengan hastag #pentasdirumah, #senipertunjukandirumah, #kemenparekraf, #ASETI dan #Asosiasisenimantariindonesia.

Nantinya video-video yang masuk akan dikurasi pada 16 hingga 17 Mei 2020. Karya peserta yang dinyatakan lolos dan sebagai nominator akan diunggah di instagram Pentas di Rumah dan Nyatakan.id agar dapat dinikmati oleh penikmat seni di rumah.

“Sebanyak 200 karya terbaik akan diberikan karya apresiasi, yakni 100 karya tunggal sebesar Rp500 ribu perkarya dan 100 karya grup akan mendapat apresiasi sebesar Rp1 juta perkarya,” kata dia.