Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo, akan membangun pintu masuk baru yang berlokasi di Bahtera Jaya.
“Dahulu, sejak tahun 60an, kita sudah ada pintu masuk di Pelabuhan Donggala Samfur tapi lahan ini sudah hilang akibat adanya perluasan areal perusahaan,” kata Budi Utomo pada kegiatan Pelatihan Dasar Kompetensi Diving bagi Jurnalis di Pulau Pramuka, Jakarta, Sabtu (13/5).
Pulau Tidung adalah salah satu pulau favorit yang dikunjungi wisatawan. Rencananya, di pulau ini akan dibangun sejumlah sarana dan fasilitas pariwisata yang mumpuni seperti foodcourt, kios makanan dan minuman, kios watersport, kios suvenir, toilet, pusat informasi, taman, lapangan voli, area bermain anak, gazebo dan panggung terbuka.
Sementara itu, di Pulau Untung Jawa akan dibangun jalur titian mangrove, pergola dan vegetasi rambat, MCK dan shower berstandar internasional, serta penataan kawasan Pantai Arsa. Selain itu, peningkatan fasilitas juga akan diterapkan di pulau-pulau resor unggulan Kepulauan Seribu yaitu Pulau Sepa, Pulau Macan, Pulau Pantara, Pulau Ayer, Pulau Bidadari, Pulau Koto, Pulau Putri dan Pulau Pelangi.
Dalam pembangunan pariwisata, khususnya wisata bahari yang menjadi potensi besar Kepulauan Seribu, suatu daerah perlu mempertimbangkan tingkat kesesuaian dan daya dukung di masing-masing kawasan. Misalnya, pengembangkan kegiatan berdasarkan atraksi wisata bahari seperti wisata selam, snorkeling, wisata mangrove dan wisata pantai.
“Ada juga penentuan kuota berdasarkan daya dukung kawasan untuk masing-masing kategori itu,” tambah Nimmi Zulbainarni selaku Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN).
Maksudnya, pemanfaatan SDA yang sesuai dengan daya dukung yaitu sarana dan prasarana yang dibangun tidak merusak ekosistem. Misalnya pada wisata mangrove dibutuhkan pembangunan trek yang terbuat dari kayu, floating deck, bird watching dan tern hut (akhir dari jalan kayu). Sedangkan untuk wisata bahari diperlukan air tawar, resor/hotel, dermaga dan penambat perahu.
Nimmi Zulbainarni melanjutkan, dalam kaitannya dengan mengelola wisata bahari, kebijakan yang ditetapkan haruslah mempertimbangkan karakteristik dari SDA. Hal ini tentu akan memberikan tantangan kepada penentu kebijakan. Mereka dihimbau untuk memberikan nilai yang komprehensif terhadap SDA itu sendiri, baik nilai pasar maupun nilai jasanya.
